​Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmen seriusnya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), atau Cakupan Kesehatan Semesta, yang diselenggarakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
​UHC: Bukan Sekadar Jumlah, Tapi Kualitas Layanan
Capaian UHC bukan hanya soal angka pendaftar. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Kesehatan, Dr. Rina Kusuma, menyatakan, "UHC yang sesungguhnya harus memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari status sosial dan ekonomi, tidak hanya terdaftar, tetapi juga merasakan layanan kesehatan yang bermutu dan komprehensif."
​BPJS Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas dan klinik, yang menjadi garda terdepan penapisan kesehatan. Peningkatan ini termasuk penyediaan obat yang memadai dan ketersediaan dokter yang kompeten.
​Inovasi Digital Mempermudah Akses
​Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, BPJS Kesehatan gencar melakukan transformasi digital. Salah satu inovasi utama adalah penggunaan aplikasi mobile dan layanan telemedicine yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan peserta JKN untuk mendapatkan konsultasi dokter tanpa harus datang ke Puskesmas, mengurangi antrean, dan mempermudah kontrol rutin bagi penderita penyakit kronis.
​Selain itu, sistem rujukan berjenjang juga terus disempurnakan. Adanya sistem rujukan online memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya, menghindari penumpukan kasus di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
​"Aplikasi mobile JKN telah menjadi jembatan bagi peserta di pelosok negeri untuk mendapatkan informasi kepesertaan, melihat riwayat layanan, hingga mendaftar antrean secara online," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Andi Gani.
​Tantangan dan Harapan Ke Depan
​Meskipun capaian UHC Indonesia patut diacungi jempol di kawasan Asia Tenggara, masih ada sejumlah tantangan signifikan yang harus diatasi. Tantangan tersebut meliputi:
​Keseimbangan Finansial: Menjaga sustainabilitas dana JKN agar tetap sehat, mengingat peningkatan biaya kesehatan dan klaim layanan.
​Pemerataan Fasilitas: Memastikan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
​Edukasi Masyarakat: Peningkatan literasi kesehatan agar masyarakat lebih proaktif memanfaatkan layanan promotif dan preventif, bukan hanya kuratif.
​
Pemerintah berencana memperkuat program promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan gratis dan penyediaan Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri. Pendekatan ini bertujuan mengubah paradigma masyarakat dari 'mengobati saat sakit' menjadi 'mencegah agar tetap sehat'.
​Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat, BPJS Kesehatan optimistis dapat mencapai UHC yang sesungguhnya—sebuah jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi hak dasar setiap warga negara.
Komentar (0)
Belum ada komentar
Tulis Disini