PRIGEN, PASURUAN - Pemerintah Kecamatan Prigen kembali memperkuat koordinasi antar-instansi melalui agenda rutin tahunan, yakni Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Lintor) yang diselenggarakan pada Rabu, 15 April 2026. Namun, ada yang berbeda pada tahun ini, agenda ini dirangkai secara integratif dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diinisiasi oleh Puskesmas Bulukandang. FKP sendiri merupakan agenda wajib yang diamanatkan undang-undang untuk dilakukan minimal satu tahun sekali. Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan ruang terbuka bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membedah, mengkritisi, serta menyepakati kebijakan standar pelayanan yang akan diterapkan selama satu tahun ke depan. Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting bagi pemangku kebijakan di wilayah Prigen untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Acara yang diinisiasi oleh pihak Kecamatan Prigen ini dihadiri oleh jajaran pejabat dan tokoh berpengaruh. Bertempat di aula pertemuan, hadir secara langsung Camat Prigen beserta Sekcam, yang bertindak sebagai pemandu jalannya koordinasi. Sinergi ini semakin kuat dengan kehadiran jajaran Forkopimcam, yakni Kapolsek Prigen dan Danramil (Dandim) Prigen, yang memberikan dukungan dari sisi keamanan dan pengawalan program sosial. Tak hanya birokrat, sektor pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan juga ambil bagian secara aktif. Perwakilan dari Kabid P2KB, Kepala Puskesmas Prigen, Kader, Fatayat, organisasi masyarakat (ormas), hingga seluruh Bidan Desa se-kecamatan tampak antusias mengikuti jalannya pemaparan dan diskusi interaktif.

Dalam sesi FKP yang dipandu oleh tim dari Puskesmas Bulukandang, suasana ruang rapat berubah menjadi dinamis. Puskesmas memaparkan draf Standar Pelayanan Publik terbaru yang mencakup prosedur operasional, durasi waktu pelayanan, hingga transparansi biaya (atau layanan gratis bagi pengguna jaminan). Puskesmas Bulukandang menekankan pentingnya masukan dari masyarakat dalam forum ini. Diskusi dalam FKP ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan mengenai optimalisasi standart pelayanan yang sudah di paparkan. Sejalan dengan FKP, topik utama yang diangkat dalam rapat lintas sektor ini adalah percepatan Integrasi Layanan Primer (ILP). Puskesmas Bulukandang memaparkan bahwa dengan sistem ILP, pelayanan tidak lagi tersekat-sekat berdasarkan poli, melainkan berdasarkan klaster siklus hidup. Hal ini bertujuan agar penanganan pasien lebih menyeluruh (holistik). Keberadaan UGD 24 Jam juga ditegaskan sebagai layanan vital yang tidak boleh kendor. Standar pelayanan di IGD, mulai dari respons time hingga ketersediaan obat-obatan darurat, menjadi bahasan yang disorot oleh Kapolsek dan Dandim Prigen, mengingat mobilitas masyarakat di Prigen yang cukup tinggi sebagai kawasan wisata.

Memasuki sesi diskusi lintas sektor, topik mengenai jaminan kesehatan menjadi bahasan yang paling hangat. Seluruh sektor, mulai dari Camat hingga ormas, menyepakati bahwa aspek administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pengobatan. Ada dua poin krusial yang ditekankan dalam kesepakatan bersama tersebut :

1. Optimalisasi UHC (Universal Health Coverage): Masyarakat berharap proses pendaftaran dan penggunaan jaminan kesehatan semudah mungkin, sehingga akses ke fasilitas kesehatan bisa lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit.

2. Reaktivasi PBIJK: Sektor kecamatan dan desa berkomitmen untuk mengawal proses aktivasi kembali kartu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) bagi warga kurang mampu yang kartunya sempat non-aktif, agar mereka tetap mendapatkan hak layanan kesehatan gratis.

Dalam penutupan sekcam prigen menegaskan bahwa kesuksesan program kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, melainkan hasil kolaborasi lintas sektor. Peran Kapolsek dan Dandim dalam mengedukasi warga, serta peran Fatayat dan ormas dalam menyebarkan informasi, dinilai sangat vital. Pertemuan yang berlangsung hangat dan lancar ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan standar pelayanan oleh perwakilan peserta sebagai bukti sah komitmen bersama sebagai wilayah dengan layanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan manusiawi di tahun 2026 ini.